Peristiwa Politik Pada Awal Kembalinya NKRI

Peristiwa Politik Pada Awal Kembalinya NKRI

a.     Ketidakstabilan Politik

Pada masa awal pemerintahan demokrasi liberal di tanah air , banyak partai politik yang bermunculan diantaranya Masyumi, PNI, PSI, PSII, PKI, NU, Murba, Partindo, Prkindo dan Partai Katolik Indonesia.

Demokrasi liberal yang di tandai dengan banyaknya partai politik ternyata tidak menguntukngkan bangsa Indonesia, namun yang terjadi adalah pesaingan antar golongan sehingga rentan terhadap keretakan persatuan bangsa Indonesia. Masing-masing partai politik hanya ingin mencari kemenangan dan popularitas belaka, oleh sebab itu system banyak partai pada masa itu mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia.

Ketidakstabilan politik di indonesiadi warnai dengan banyaknya pergantian kabinet dalam waktu singkat diantaranya :

·         Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951);

·         Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952);

·         Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953);

·         Kabinet Ali Satroamijoyo I (Juli 1953-Agustus 1955);

·         Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956);

·         Kabinet Ali Satroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957);

·         Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959).

Ketidakstabilan politik yang tengah terjadi sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, oleh sebab itu perlu diadakannya pemilihan umum atau disebut Pemilu I.

b.    Pemilu I

Untuk mengatasi ketidakstabilan politik di Indonesia maka di ambil langkah nyata untuk melaksanakan pemuli I pada tahun 1959 dimana pada saat itu memunculkan 4 pemenang yaitu PNI, NU, PKI, dan Masyumi. Namun pemilu I tidak begitu banyak memberikan dampak baik bagi Indonesia seiring saling bergantinya Kabinet yang masih berlangsung. Pada akhirnya presiden Soekarno menyatakan konsepsi baru yaitu demokrasi terpimpin yang berarti bahwa menerapkan system pemerintahan yang bebas dan masih adanya pengawasan dari pemerintah.

c.     Politi Luar Negeri Bebas Aktif

Politik luar negeri bebas aktif yang di terapkan oleh bangsa Indonesia pada saat itu di maksudkan untuk menjalin perdamaian dunia yakni “ bebas berarti bangsa Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah internasional dan aktif berarti bangsa Indonesia berusaha sekuatnya untuk memelihara perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita PBB”.

d.    Berbabagi Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pada Masa 1950-1959

Terjadinya pemerontakan APRA, pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan Permesta.

e.     Kemacetan Konstitusi

Dewan konstituante tidk mampu untuk memutuskan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia sehingga pada akhirnya dewan konstituante membubarkan diri.

f.     Dekrit Presiden

Isi dari dekrit presiden pada 5 Juli 1959 yaitu :

·         Pembubaran Konstituante

·         Berlakunya UUD 1945

·         Pembentukan MPRS dan DPAS

Daftar Pustaka,

Sukmayani, Ratna dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.